Ini Surat Edaran Gubernur Mahyeldi Untuk Antisipasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Sumbar

SUMBAR - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumbar, sesuai amanah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, melengkapi Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Gubernur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 463/572/PHPA/DP3AP2KB-2021 tentang Upaya Percepatan Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak untuk merespon peningkatan kasus akhir-akhir ini, " kata Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Hefdi di Ruang Kerja, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Jual Batu Gajah ke Proyek Pemulihan Abrasi Pantai Kota Padang, Pejabat Ini Ungkap Fakta PT BMB

Surat yang ditujukan kepada bupati dan wali kota itu berisi 14 butir sebagai langlah antisipasi dalam perlindungan perempuan dan anak masing-masing meningkatkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah sesuai amanah Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Menjadikan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai kegiatan strategis daerah. 

Baca juga: Mantan Suami Serang Keluarga Istri Akibat Uang 15 Juta di Gadut

Meningkatkan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. 

Memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan pihak-pihak terkait di tingkat Pusat, Daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Baca juga: Polsek Bukittinggi Lakukan Patroli Preventif Blue Light untuk Pendisiplinan Prokes

Mendorong Kabupaten/Kota dalam membentuk Komunitas Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) untuk mendeteksi dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak . 

Mendorong Nagari/Desa untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak melalui Dana Nagari/Desa ( Dasar Perpres nomor 59 tahun 2017 Tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar bagi Program SDGs Desa) 

Baca juga: Untuk Antisipasi Covid-19, Polsek Bukittinggi Gelar Patroli Monitoring Disiplin Penerapan Prokes

Membuat Kerjasama dengan Ormas Islam (MUI, NU, Nuhammadiyah, Majlis Ta'Lim dil) terkait matcri Pencegahan Kckcrasan dan Diskriminasi terhadap Anak dalam kegiatankegiatan kcagamaan termasuk bimbingan/skrening terhadap calon pengantin. 

Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan dana BOS sekolah. 

Baca juga: Pokdarkamtibmas Kota Bukittinggi Bagikan Masker dan Sosialisasikan PPKM Darurat kepada Masyarakat

Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dacrah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat Kabupaten/Kota. 

Membentuk Tim Aksi Cepat Tanggap di tingkat Kelurahan/Nagari/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota untuk penjangkauan kasus kekerasan terhadap anak. 

Menyediakan Hotline Service 24 jam untuk layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak. 

Menyediakan Rumah Perlindungan sebagai tempat penampungan sementara untuk memberikan rasa aman bagi anak korban kekerasan yang mengalami trauma dan memerlukan perlindungan. 

Menyediakan tenaga ahli untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak, seperti Psikolog, Psikiater, Advokat, Mediator, dan Konselor. 

Baca juga: Ketua KPU Pesisir Selatan Dijatuhkan Sanksi Oleh DKPP Karena Langgar Kode Etik

Melaporkan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kabupaten/kota melalui aplikasi Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). 

"Gubernur berharap dengan langkah strategis yang diambil bisa menekan angka kekerasan seksual terhadap anak hingga zero accident, " tutup Hefdi.(**)